HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

                            BAB I

             HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

            KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

I. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya Negara

1.    Hakikat bangsa

          Menurut HANS KOHN, bangsa terbentuk karena adanya faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dari bangsa lain.

          Menurut ERNEST RENANT, mengatakan bahwa bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal.

          Menurut OTTO BAUER, mengatakan bahwa bangsa terbentuk karena suatu persamaan, satu karakter, satu watak, di mana karakter atau watak itu tumbuh dan lahir karena adanya pengalaman.

2.    Unsur-unsur terbentuknya Negara

          UNSUR KONSTITUTIF mengatakan bahwa terbentuknya negara adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat negara didirikan.

          UNSUR DEKLARATIF adalah unsur yang tidak mutlak pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh di penuhi atau menyusul di penuhi setelah negara berdiri.

II. Mendeskripsikan hakikat negara

1.    Hakikat Negara

          Menurut PLATO, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang ( individu ).

          Menurut HUGO de GROOT ( Grotius ), negara merupakan ikatan-ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

          Menurut ARISTOTELES, negara ( polis ) adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

          Menurut GEORGE JELLINEK, negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

III. Menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan NKRI

1.    Fungsi Negara

          Fungsi negara merupakan tugas atau kegiatan yang harus di jalankan negara untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Beberapa ahli mengemukakan fungsi negara, antara lain :

A. GOODNOW, membagi fungsi negara menjadi dua tugas pokok :

          ~ Policy Making ( Kebijaksanaan negara pada waktu tertentu )

          ~ Policy Executing ( Kebijaksanaan yang harus di laksanakan untuk

             mencapai Policy Making )

B. JOHN LOCKE, membagi fungsi negara menjadi tiga :

          ~ Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan

          ~ Fungsi Executif, untuk melaksanakan peraturan

          ~ Fungsi Feeratif, untuk mengurusi urusan luar negeri, urusan perang

             dan damai

C. MONTESQUE, menyatakan fungsi negara mencakup tiga tugas pokok :

          ~ Fungsi Legislatif, membuat Undang-undang

          ~ Fungsi Eksekutif, Melaksanakan Unang-undang

          ~ Fungsi Yudikatif, mengawasi agar semua peraturan di taati

             Teori ini di kenal dengan “ TRIAS POLITICA “.

2.    Tujuan Negara

          Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapainya. Tujuan negara merupakan pedoman atau arah bagi penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahannya.

          Ada beberapa tujuan negara yang di kemukakan oleh para ahli, diantaranya :

          ~ Tujuan negara adalah mencapai kekuasaan.

             Dikemukakan oleh SHANG YANG dan NICHOLLO MARCHIAVELLI

          ~ Tujuan negara adalah perdamaian dunia.

             Dikemukakan oleh DANTE ALLEGIERI

          ~ Tujuan negara adalah jaminan atas hak dan kebebasan

             Dikemukakan oleh IMMANUEL KANT dan KRANENBURG

                                              BAB II

                      SISTEM HUKUM

               DAN PERADILAN NASIONAL

I. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

1.    Pengertian dan pengelolaan hukum

          Menurut E. UTRECH, menyatakan bahwa hukum adalah petunjuk hidup

( perintah dan larangan ) yang mengatur tata tertib alam masyarakat.

          Menurut HUGO de GROOT, menyatakan bahwa hukum aalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.

          Menurut ARISTOTELES, berpendapat bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat rakyat maupun penguasa.

2.    Negara Hukum Republik Indonesia

          Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) juga menegaskan adanya persamaan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada keualinya. Negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar negara dalam arti formal. Pengertian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 adalah negara hukum dalam arti materiil.

3.    Macam-macam Lembaga Peradilan

          Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pada BAB IX pasal 24 ayat 2 menunjukan susunan lembaga peradilan di Indonesia yang terdiri atas :

          ~ Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di

             Indonesia.

          ~ Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata

             Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

II. Menganalisis peranan lembaga-lembaga terhadap peradilan

1.    Pengadilan Tingkat Pertama ( Pengadilan Negeri )

          Pengadilan tinggi pertama mempunyai kekuasaan hukum peradilan yang meliputi satu kota/kabupaten. Fungsi pengadilan pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya.

          Wewenang pengadilan tingkat adalah memeriksa dan memutuskan sesuai engan kekuatan yang di atur di dalam Undang-Undang.

2.    Pengadilan Tingkat Kedua ( Pengadilan Tinggi )

          Pengadilan tingkat kedua atau disebut juga Pengadilan Tinggi pada asasnya meliputi daerah provinsi. Adapun wewenang Pengadilan Tingkat Kedua adalah:

          ~ Menyelediki perkara yang di putuskan oleh pengadilan negeri dalam

             daerah hukumnya yang dimintakan banding.

          ~ Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara

             dan surat-surat unuk diteliti dan memberi penilaian tentang

             kecakapan dan kerajinan para hakim.

3.    Mahkamah Agung

          Mahkamah Agung sebagai pemegang pengadilan negara tertinggi berkedudukan di ibu kota negara RI atau di lain tempat oleh presiden. Aapun wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

          ~ Mengadili semua perkara yang di mintakan kasasi.

          ~ Meminta keterangan dari semua pengadilan disemua lingkungan

             peradilan.

III. Menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

          Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, hukum juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Menurut GUSTAV RADBRUCH, orang-orang akan mematuhi kaidah hukum jika kaidah hukum itu sendiri ideal, dapat mencakup tiga unsur :

          ~ Gerechtigkeit, atau unsur keadilan

          ~ Zeckmaessigkeit, atau unsur pemanfaatan

          ~ Siherheit, atau unsur kepastian

          Aapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum adalah sebagai berikut :

          ~ Perilaku yang diperbuat disenangi oleh masyarakat pada umumnya

          ~ Perilaku yang diperbuat tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri

             dan bagi orang lain.

          ~ Perilaku yang diperbuat tidak menjunjung perasaan orang lain.

          ~ Perilaku yang diperbuat menciptakan kesadaran.

          ~ Perilaku yang diperbuat mencerminkan kesadaran hukum.

                                                BAB III

                     PENGHORMATAN DAN

                     PERLINDUNGAN HAM

I. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM

1.    Prinsip-prinsip pokok upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan

       HAM

          Ada beberapa prinsip pokok yang terkait engan pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM. Prinsip-prinsip yang berlaku universal ini meliputi :

          ~ Prinsip Universal : bahwa HAM berlaku bagi semua orang, apapun

             jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa ataupun

             kebangsaannya

          ~ Prinsip tidak dapat di lepaskan ( Inalienable ) : siapapun dengan

             alasan apapun, tidak dapat an tidak boleh mencerabut atau

             mengambil hak asasi seseorang. Seseorang tetapi mempunyai hak

             asasinya kenati hukum di negaranya tidak mengakui dan menghormati

             hak asasi orang itu, atau bahkan melanggar hak asasi tersebut.

          ~ Prinsip tiak dapat di pisahkan ( Inisvisible ) : bahwa hak-hak sipil dan

             Politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak

             Pembangunan, tidak dapat dipisah-pisahkan, baik alam penerapan,

             Pemenuhan, pemantauan maupun penegakkannya.

          ~ Prinsip saling tergantung ( Interdependent ) : bahwa di samping tidak

             Dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lain,

             Sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi hak

             Asasi yang lainnya.

          ~ Prinsip keseimbangan : bahwa perlu ada keseimbangan dan

             Keselarasan di antara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak

             Dengan tanggung jawab perorangan, terhadap individu yang lain,

             Masyarakat dan bangsa di pihak lain.

          ~ Prinsip Partikularisme : bahwa kekhususan nasional dan regional serta

             Berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu

             Yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Namun hal ini

             Tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak memajukan dan

             Melindungi HAM.

2.    Pelanggaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM

          Pelanggaran HAM diberikan definisi sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU no. 39 tahun 1999, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

II. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan

      Penegakan HAM di Indonesia

          Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiri dalam implementasi HAM. Peranan individu terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yakni bahwa HAM tidak hanya berisi kewenangan atau kebebasan tapi juga tanggung jawab dan kewajiban, dan setiap individu sebagai subjek HAM mempunyai kewajiban untuk menghormati orang lain.

          Namun demikian, peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi.

Menghormati (to respect), melindungi (to protect), memajukan (to promote) dan memenuhi (to fullfill), merupakan tingkatan aksi yang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM.

Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang paling “minim” dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengambil upaya yang paling “penuh” demi terwujudnya HAM.

III. Mendeskripsikan Instrumen hukum dan peradilan Internasional HAM

          Ketentuan hukum yang mengatur HAM bagi setiap anggota PBB terkait dengan instrumen hukum yang berlaku dalam sistem PBB. Instrumen hukum yang berlaku tersebut misalnya prosedur 1503, tentang Quiet Diplomacy atau penggunaan mekanisme 1503, atau The 1503 Confidential Communication Procedure, dan mekanisme pemantauan terbuka berdasarkan 1235 atau The 1235 Procedure

         

Kelas X semester 2

                              BAB I

            DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

I. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

1.    Pengertian Konstitusi sebagai Dasar Negara

          Perkataan Konstitusi berasal dari kata kerja constituer (Perancis), yang berarti “membentuk” di negara barat, konstitusi (constitution) berasal dari bahasa latin. Zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar romawi (constitutiones Principum). Kemudian, di Italia digunakan untuk menunjukan undan-undang dasar (Diritto Constitutionale). Berawal dari hal tersebut, kata konstitusi kemudian menyebar di berbagai negara Eropa.

          Kata konstitusi dalam bahasa Inggris dan perancis Constitution, dan bahasa latin Constitutio yang berarti “dasar susunan badan”. Dengan demikian, konstitusi mempunyai sifat yang sama dengan badan manusia. Konstitusi mempunyai bagan-bagan atau organ-organ yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri.

2.    Ciri khas Konstitusi di Indonesia

          Konstitusi Indonesia terdapat tiga pengertian istilah konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit, konstitusi dalam arti luas (dalam bahasa Indonesia lazim di sebut undang-undang dasar), dan konstitusi seperti yang I singgung dalam penjelasan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu konstitusi yang lebih luas daripada undang-undang dasar,tetapi lebih sempit aripada hukum tatanegara.

3.    Bentuk Konstitusi Suatu Negara

          Konstitusi dapat di bedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tiak tertulis. Konstitusi tertulis dapat dibedakan antara yang tertulis dalam satu dokumen khusus atau dalam dokumen an yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan lain. Konstitusi tertulis yang tersusun dalam satu dokumen khusus, misalnya UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Amerika Serikat 1787. Adapun konstitusi tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain, misalnya dalam ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-Undang.Konstitusi tidak tertulis dapat dibedakan dalam tiga golongan. Pertama, ketentuan konstitusi terdapat dalam kaiah-kaidah hukum adat. Kedua, ketentuan-ketentuan konstitusi terdapat dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Ketiga, adalh adat istiadat.

II. Substansi Konstitusi Negara

          Terdapat beberapa pendapat mengenai substansi konstitusi, diantaranya sebagai berikut :

          ~ WIRYONO PRODJODIKORO mengemukakan bahwa konstitusi

             Memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko

             Guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar

             Bernama “negara”.

          ~ G.S DIPONOLO menguraikan bahwa biasanya pasal-pasal pertama

             Konstitusi itu mulai dengan memperkenalkan identitas negara,

             Daerahnya, bangsanya, benderanya, lagu kebangsaannya, lambang

             Negaranya, bentuk negaranya, bentuk pemerintahan, kedaulatannya,

             Cara menjalankannya, jaminan-jaminan bagi hak-hak asasi dan

             Kebebasan-kebebasan dasar manusia, nama-nama lembaga negara

             Dibidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, susunan organisasi,

             Cara pembentukan, dan wewenang-wewenangnya, serta kedudukan

             Dan hubungannya satu sama lain.

1.    UUD 1945

          UUD 1945 lahir sehari setelah diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selain disahkan UUD 1945, PPKI pun memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Sejak saat itu mulai berlaku tata hukum baru yang bersumber dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

2.    Bemtuk Negara

          Berdasarkan struktur keilmuan, dikenal dua istilah yang berbeda maknanya, yaitu bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara dipergunakan untuk membedakan antara kesatuan dan serikat atau federasi, sedangkan bentuk pemerintahan dipergunakan untuk membedakan republik atau kerajaan. Menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki suatu bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

3.    Bentuk Pemerintahan

          Bahwa bentuk pemerintahan dipergunakan untuk membedakan antara republik dan kerajaan (monarkhi). Dalam hal ini UUD 1945, Pasal 1 ayat 1 menghendaki bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik.

4.    Kekuasaan

          Kekuasaan merupakan salah satu masalah yang selalu dihubungkan dengan ajaran trias politica dari MONTESQUE. Pemisahan kekuasaan dalam negara terdiri atas :

          ~ Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang

          ~ Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang

          ~ Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan mengawasi pelaksanaan

             Undang-undang atau kekuasaan kehakiman/justisi.

III. Kedudukan Pembukaan UUD Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik

        Indonesia

          Dalam rangka memahami kedudukan pembukaan UUD 1945, berikut ini akan dijelaskan setiap makna yang terkandung di dalamnya.

          Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat fundamental, mempunyai kedudukan yang tetap, melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR dan MPR sesuai dengan sifat konstitutifnya pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945.

                                        BAB II

                     PERSAMAAN KEDUDUKAN

                WARGANEGARA DALAM BERBAGAI

                        ASPEK KEHIDUPAN

I. Kedudukan Warganegara dan Kewarganegaraan di Indonesia

1.    Pengertian penduduk dan Bukan penduduk

          Penduduk adalah orang yang tinggal dalam suatu wilayah negara selama jangka waktu tertentu. Tidak beda halnya dengan penduduk indonesia, semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dapat disebut sebagai penduduk negara Republik Indonesia.

          Penduduk Indonesia adalah mereka yang berada di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan telah memenuhi sarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara Republik Indonesia sehingga diperbolehkan Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

          Faktor yang membedakan antara penduduk dan bukan penduduk negara Republik Indonesia yaitu faktor waktu dan faktor domisili. Perbedaan penduduk dengan bukan penduduk Indonesia akan menimbulkan perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.Penduduk Indonesia pada umumnya merupakan orang Indonesia asli, sedangkan bukan penduduk Indonesia pada umumnya berasal dari luar negara atau bangsa Indonesia atau sering disebut orang asing.

2.    Asas Kewarganegaraan Indonesia

          Asas Kewarganegaraan merupakan dasar untuk menentukan masuk atau tidaknya seseorang kedalam golongan warga negara dari suatu negara. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang bergantung pada dua asas yaitu:

          ~ Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan

             Seseorang menurut daerah atau negara tempat ia lahir.          

          ~ Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan

             Seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang

             Bersangkutan.

3.    Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang

          ~ Menurut pasal 26 ayat (1) UUD 1945, “Yang menjadi warga negara

             Ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

             Lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara”.

          ~ Pada ayat (2), “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang

             Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

          ~ Selanjutnya pada ayat (3), “Hal-hal mengenai warga negara dan

             Penduduk diatur dengan undang-undang”.

          Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

II. Persamaan Kedudukan Warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ber

     Bangsa, dan bernegara.

1.    Pengertian persamaan Harkat, Derajat, dan Martabat Manusia.

          Harkat berarti derajat, taraf, mutu, atau nilai. Derajat berarti tingkatan atau martabat, sedangkan martabat sendiri dapat diartikan sebagai tingkatan harkat kemanusiaan atau harga diri.

          Harkat, derajat dan martabat memiliki pengertian yang sama, yakni menunjuk pada tingkatan harkat kemanusiaan atau harga diri manusia. Pada dasarnya setiap manusia memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama, yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki unsur jasmani dan rohani yang dikaruniai potensi pikir, rasa dan cipta.

2.    Hak Warga negara

          Sebagai konsekuensi logis dan yuridis dalam suatu negara hukum, hak asasi manusia sebagai warga negara akan dijamin sepenuhnya sesuai dengan ciri negara hukum yang ketentuan-ketentuannya telah dimuat dalam UUD 1945, yakni adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk mengimbangi pengakuan tersebut, setiap warga negara harus mampu sepenuhnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh negara. Dengan kata lain, setiap warga negara harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

III. Persamaan Kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama,

       Gender, golongan, budaya dan suku.

1.    Prinsip persamaan

          Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 agustus 1945, bukanlah milik perseorangan atau salah satu golongan masyarakat melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sudah selayaknya jika kepentingan rakyat harus didahulukan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia harus diutamakan. Setiap rakyat Indonesia harus dapat merasakan bagaimana menjadi rakyat dari suatu negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, jika mengingat kekayaan alam Indonesia yang berlimpah-limpah. Hal inilah ang memungkinkan negara Indonesia menjadi negara yang besar dikemudian hari dan rakat Indonesia hidup sejahtera.Tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, merata, baik material maupun spritual berarti bahwa pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia berasaskan pada keadilan sosial.

                                                

Read More

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

                            BAB I

             HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

            KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

I. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya Negara

1.    Hakikat bangsa

          Menurut HANS KOHN, bangsa terbentuk karena adanya faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dari bangsa lain.

          Menurut ERNEST RENANT, mengatakan bahwa bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal.

          Menurut OTTO BAUER, mengatakan bahwa bangsa terbentuk karena suatu persamaan, satu karakter, satu watak, di mana karakter atau watak itu tumbuh dan lahir karena adanya pengalaman.

2.    Unsur-unsur terbentuknya Negara

          UNSUR KONSTITUTIF mengatakan bahwa terbentuknya negara adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat negara didirikan.

          UNSUR DEKLARATIF adalah unsur yang tidak mutlak pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh di penuhi atau menyusul di penuhi setelah negara berdiri.

II. Mendeskripsikan hakikat negara

1.    Hakikat Negara

          Menurut PLATO, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang ( individu ).

          Menurut HUGO de GROOT ( Grotius ), negara merupakan ikatan-ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

          Menurut ARISTOTELES, negara ( polis ) adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

          Menurut GEORGE JELLINEK, negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

III. Menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan NKRI

1.    Fungsi Negara

          Fungsi negara merupakan tugas atau kegiatan yang harus di jalankan negara untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Beberapa ahli mengemukakan fungsi negara, antara lain :

A. GOODNOW, membagi fungsi negara menjadi dua tugas pokok :

          ~ Policy Making ( Kebijaksanaan negara pada waktu tertentu )

          ~ Policy Executing ( Kebijaksanaan yang harus di laksanakan untuk

             mencapai Policy Making )

B. JOHN LOCKE, membagi fungsi negara menjadi tiga :

          ~ Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan

          ~ Fungsi Executif, untuk melaksanakan peraturan

          ~ Fungsi Feeratif, untuk mengurusi urusan luar negeri, urusan perang

             dan damai

C. MONTESQUE, menyatakan fungsi negara mencakup tiga tugas pokok :

          ~ Fungsi Legislatif, membuat Undang-undang

          ~ Fungsi Eksekutif, Melaksanakan Unang-undang

          ~ Fungsi Yudikatif, mengawasi agar semua peraturan di taati

             Teori ini di kenal dengan “ TRIAS POLITICA “.

2.    Tujuan Negara

          Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapainya. Tujuan negara merupakan pedoman atau arah bagi penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahannya.

          Ada beberapa tujuan negara yang di kemukakan oleh para ahli, diantaranya :

          ~ Tujuan negara adalah mencapai kekuasaan.

             Dikemukakan oleh SHANG YANG dan NICHOLLO MARCHIAVELLI

          ~ Tujuan negara adalah perdamaian dunia.

             Dikemukakan oleh DANTE ALLEGIERI

          ~ Tujuan negara adalah jaminan atas hak dan kebebasan

             Dikemukakan oleh IMMANUEL KANT dan KRANENBURG

                                              BAB II

                      SISTEM HUKUM

               DAN PERADILAN NASIONAL

I. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

1.    Pengertian dan pengelolaan hukum

          Menurut E. UTRECH, menyatakan bahwa hukum adalah petunjuk hidup

( perintah dan larangan ) yang mengatur tata tertib alam masyarakat.

          Menurut HUGO de GROOT, menyatakan bahwa hukum aalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.

          Menurut ARISTOTELES, berpendapat bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat rakyat maupun penguasa.

2.    Negara Hukum Republik Indonesia

          Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) juga menegaskan adanya persamaan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada keualinya. Negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar negara dalam arti formal. Pengertian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 adalah negara hukum dalam arti materiil.

3.    Macam-macam Lembaga Peradilan

          Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pada BAB IX pasal 24 ayat 2 menunjukan susunan lembaga peradilan di Indonesia yang terdiri atas :

          ~ Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di

             Indonesia.

          ~ Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata

             Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

II. Menganalisis peranan lembaga-lembaga terhadap peradilan

1.    Pengadilan Tingkat Pertama ( Pengadilan Negeri )

          Pengadilan tinggi pertama mempunyai kekuasaan hukum peradilan yang meliputi satu kota/kabupaten. Fungsi pengadilan pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya.

          Wewenang pengadilan tingkat adalah memeriksa dan memutuskan sesuai engan kekuatan yang di atur di dalam Undang-Undang.

2.    Pengadilan Tingkat Kedua ( Pengadilan Tinggi )

          Pengadilan tingkat kedua atau disebut juga Pengadilan Tinggi pada asasnya meliputi daerah provinsi. Adapun wewenang Pengadilan Tingkat Kedua adalah:

          ~ Menyelediki perkara yang di putuskan oleh pengadilan negeri dalam

             daerah hukumnya yang dimintakan banding.

          ~ Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara

             dan surat-surat unuk diteliti dan memberi penilaian tentang

             kecakapan dan kerajinan para hakim.

3.    Mahkamah Agung

          Mahkamah Agung sebagai pemegang pengadilan negara tertinggi berkedudukan di ibu kota negara RI atau di lain tempat oleh presiden. Aapun wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

          ~ Mengadili semua perkara yang di mintakan kasasi.

          ~ Meminta keterangan dari semua pengadilan disemua lingkungan

             peradilan.

III. Menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

          Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, hukum juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Menurut GUSTAV RADBRUCH, orang-orang akan mematuhi kaidah hukum jika kaidah hukum itu sendiri ideal, dapat mencakup tiga unsur :

          ~ Gerechtigkeit, atau unsur keadilan

          ~ Zeckmaessigkeit, atau unsur pemanfaatan

          ~ Siherheit, atau unsur kepastian

          Aapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum adalah sebagai berikut :

          ~ Perilaku yang diperbuat disenangi oleh masyarakat pada umumnya

          ~ Perilaku yang diperbuat tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri

             dan bagi orang lain.

          ~ Perilaku yang diperbuat tidak menjunjung perasaan orang lain.

          ~ Perilaku yang diperbuat menciptakan kesadaran.

          ~ Perilaku yang diperbuat mencerminkan kesadaran hukum.

                                                BAB III

                     PENGHORMATAN DAN

                     PERLINDUNGAN HAM

I. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM

1.    Prinsip-prinsip pokok upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan

       HAM

          Ada beberapa prinsip pokok yang terkait engan pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM. Prinsip-prinsip yang berlaku universal ini meliputi :

          ~ Prinsip Universal : bahwa HAM berlaku bagi semua orang, apapun

             jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa ataupun

             kebangsaannya

          ~ Prinsip tidak dapat di lepaskan ( Inalienable ) : siapapun dengan

             alasan apapun, tidak dapat an tidak boleh mencerabut atau

             mengambil hak asasi seseorang. Seseorang tetapi mempunyai hak

             asasinya kenati hukum di negaranya tidak mengakui dan menghormati

             hak asasi orang itu, atau bahkan melanggar hak asasi tersebut.

          ~ Prinsip tiak dapat di pisahkan ( Inisvisible ) : bahwa hak-hak sipil dan

             Politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak

             Pembangunan, tidak dapat dipisah-pisahkan, baik alam penerapan,

             Pemenuhan, pemantauan maupun penegakkannya.

          ~ Prinsip saling tergantung ( Interdependent ) : bahwa di samping tidak

             Dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lain,

             Sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi hak

             Asasi yang lainnya.

          ~ Prinsip keseimbangan : bahwa perlu ada keseimbangan dan

             Keselarasan di antara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak

             Dengan tanggung jawab perorangan, terhadap individu yang lain,

             Masyarakat dan bangsa di pihak lain.

          ~ Prinsip Partikularisme : bahwa kekhususan nasional dan regional serta

             Berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu

             Yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Namun hal ini

             Tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak memajukan dan

             Melindungi HAM.

2.    Pelanggaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM

          Pelanggaran HAM diberikan definisi sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU no. 39 tahun 1999, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

II. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan

      Penegakan HAM di Indonesia

          Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiri dalam implementasi HAM. Peranan individu terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yakni bahwa HAM tidak hanya berisi kewenangan atau kebebasan tapi juga tanggung jawab dan kewajiban, dan setiap individu sebagai subjek HAM mempunyai kewajiban untuk menghormati orang lain.

          Namun demikian, peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi.

Menghormati (to respect), melindungi (to protect), memajukan (to promote) dan memenuhi (to fullfill), merupakan tingkatan aksi yang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM.

Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang paling “minim” dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengambil upaya yang paling “penuh” demi terwujudnya HAM.

III. Mendeskripsikan Instrumen hukum dan peradilan Internasional HAM

          Ketentuan hukum yang mengatur HAM bagi setiap anggota PBB terkait dengan instrumen hukum yang berlaku dalam sistem PBB. Instrumen hukum yang berlaku tersebut misalnya prosedur 1503, tentang Quiet Diplomacy atau penggunaan mekanisme 1503, atau The 1503 Confidential Communication Procedure, dan mekanisme pemantauan terbuka berdasarkan 1235 atau The 1235 Procedure

         

Kelas X semester 2

                              BAB I

            DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

I. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

1.    Pengertian Konstitusi sebagai Dasar Negara

          Perkataan Konstitusi berasal dari kata kerja constituer (Perancis), yang berarti “membentuk” di negara barat, konstitusi (constitution) berasal dari bahasa latin. Zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar romawi (constitutiones Principum). Kemudian, di Italia digunakan untuk menunjukan undan-undang dasar (Diritto Constitutionale). Berawal dari hal tersebut, kata konstitusi kemudian menyebar di berbagai negara Eropa.

          Kata konstitusi dalam bahasa Inggris dan perancis Constitution, dan bahasa latin Constitutio yang berarti “dasar susunan badan”. Dengan demikian, konstitusi mempunyai sifat yang sama dengan badan manusia. Konstitusi mempunyai bagan-bagan atau organ-organ yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri.

2.    Ciri khas Konstitusi di Indonesia

          Konstitusi Indonesia terdapat tiga pengertian istilah konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit, konstitusi dalam arti luas (dalam bahasa Indonesia lazim di sebut undang-undang dasar), dan konstitusi seperti yang I singgung dalam penjelasan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu konstitusi yang lebih luas daripada undang-undang dasar,tetapi lebih sempit aripada hukum tatanegara.

3.    Bentuk Konstitusi Suatu Negara

          Konstitusi dapat di bedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tiak tertulis. Konstitusi tertulis dapat dibedakan antara yang tertulis dalam satu dokumen khusus atau dalam dokumen an yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan lain. Konstitusi tertulis yang tersusun dalam satu dokumen khusus, misalnya UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Amerika Serikat 1787. Adapun konstitusi tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain, misalnya dalam ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-Undang.Konstitusi tidak tertulis dapat dibedakan dalam tiga golongan. Pertama, ketentuan konstitusi terdapat dalam kaiah-kaidah hukum adat. Kedua, ketentuan-ketentuan konstitusi terdapat dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Ketiga, adalh adat istiadat.

II. Substansi Konstitusi Negara

          Terdapat beberapa pendapat mengenai substansi konstitusi, diantaranya sebagai berikut :

          ~ WIRYONO PRODJODIKORO mengemukakan bahwa konstitusi

             Memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko

             Guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar

             Bernama “negara”.

          ~ G.S DIPONOLO menguraikan bahwa biasanya pasal-pasal pertama

             Konstitusi itu mulai dengan memperkenalkan identitas negara,

             Daerahnya, bangsanya, benderanya, lagu kebangsaannya, lambang

             Negaranya, bentuk negaranya, bentuk pemerintahan, kedaulatannya,

             Cara menjalankannya, jaminan-jaminan bagi hak-hak asasi dan

             Kebebasan-kebebasan dasar manusia, nama-nama lembaga negara

             Dibidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, susunan organisasi,

             Cara pembentukan, dan wewenang-wewenangnya, serta kedudukan

             Dan hubungannya satu sama lain.

1.    UUD 1945

          UUD 1945 lahir sehari setelah diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selain disahkan UUD 1945, PPKI pun memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Sejak saat itu mulai berlaku tata hukum baru yang bersumber dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

2.    Bemtuk Negara

          Berdasarkan struktur keilmuan, dikenal dua istilah yang berbeda maknanya, yaitu bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara dipergunakan untuk membedakan antara kesatuan dan serikat atau federasi, sedangkan bentuk pemerintahan dipergunakan untuk membedakan republik atau kerajaan. Menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki suatu bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

3.    Bentuk Pemerintahan

          Bahwa bentuk pemerintahan dipergunakan untuk membedakan antara republik dan kerajaan (monarkhi). Dalam hal ini UUD 1945, Pasal 1 ayat 1 menghendaki bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik.

4.    Kekuasaan

          Kekuasaan merupakan salah satu masalah yang selalu dihubungkan dengan ajaran trias politica dari MONTESQUE. Pemisahan kekuasaan dalam negara terdiri atas :

          ~ Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang

          ~ Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang

          ~ Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan mengawasi pelaksanaan

             Undang-undang atau kekuasaan kehakiman/justisi.

III. Kedudukan Pembukaan UUD Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik

        Indonesia

          Dalam rangka memahami kedudukan pembukaan UUD 1945, berikut ini akan dijelaskan setiap makna yang terkandung di dalamnya.

          Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat fundamental, mempunyai kedudukan yang tetap, melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR dan MPR sesuai dengan sifat konstitutifnya pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945.

                                        BAB II

                     PERSAMAAN KEDUDUKAN

                WARGANEGARA DALAM BERBAGAI

                        ASPEK KEHIDUPAN

I. Kedudukan Warganegara dan Kewarganegaraan di Indonesia

1.    Pengertian penduduk dan Bukan penduduk

          Penduduk adalah orang yang tinggal dalam suatu wilayah negara selama jangka waktu tertentu. Tidak beda halnya dengan penduduk indonesia, semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dapat disebut sebagai penduduk negara Republik Indonesia.

          Penduduk Indonesia adalah mereka yang berada di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan telah memenuhi sarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara Republik Indonesia sehingga diperbolehkan Berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

          Faktor yang membedakan antara penduduk dan bukan penduduk negara Republik Indonesia yaitu faktor waktu dan faktor domisili. Perbedaan penduduk dengan bukan penduduk Indonesia akan menimbulkan perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.Penduduk Indonesia pada umumnya merupakan orang Indonesia asli, sedangkan bukan penduduk Indonesia pada umumnya berasal dari luar negara atau bangsa Indonesia atau sering disebut orang asing.

2.    Asas Kewarganegaraan Indonesia

          Asas Kewarganegaraan merupakan dasar untuk menentukan masuk atau tidaknya seseorang kedalam golongan warga negara dari suatu negara. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang bergantung pada dua asas yaitu:

          ~ Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan

             Seseorang menurut daerah atau negara tempat ia lahir.          

          ~ Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan

             Seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang

             Bersangkutan.

3.    Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang

          ~ Menurut pasal 26 ayat (1) UUD 1945, “Yang menjadi warga negara

             Ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

             Lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara”.

          ~ Pada ayat (2), “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang

             Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

          ~ Selanjutnya pada ayat (3), “Hal-hal mengenai warga negara dan

             Penduduk diatur dengan undang-undang”.

          Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

II. Persamaan Kedudukan Warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ber

     Bangsa, dan bernegara.

1.    Pengertian persamaan Harkat, Derajat, dan Martabat Manusia.

          Harkat berarti derajat, taraf, mutu, atau nilai. Derajat berarti tingkatan atau martabat, sedangkan martabat sendiri dapat diartikan sebagai tingkatan harkat kemanusiaan atau harga diri.

          Harkat, derajat dan martabat memiliki pengertian yang sama, yakni menunjuk pada tingkatan harkat kemanusiaan atau harga diri manusia. Pada dasarnya setiap manusia memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama, yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki unsur jasmani dan rohani yang dikaruniai potensi pikir, rasa dan cipta.

2.    Hak Warga negara

          Sebagai konsekuensi logis dan yuridis dalam suatu negara hukum, hak asasi manusia sebagai warga negara akan dijamin sepenuhnya sesuai dengan ciri negara hukum yang ketentuan-ketentuannya telah dimuat dalam UUD 1945, yakni adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk mengimbangi pengakuan tersebut, setiap warga negara harus mampu sepenuhnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh negara. Dengan kata lain, setiap warga negara harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

III. Persamaan Kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama,

       Gender, golongan, budaya dan suku.

1.    Prinsip persamaan

          Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 agustus 1945, bukanlah milik perseorangan atau salah satu golongan masyarakat melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sudah selayaknya jika kepentingan rakyat harus didahulukan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia harus diutamakan. Setiap rakyat Indonesia harus dapat merasakan bagaimana menjadi rakyat dari suatu negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, jika mengingat kekayaan alam Indonesia yang berlimpah-limpah. Hal inilah ang memungkinkan negara Indonesia menjadi negara yang besar dikemudian hari dan rakat Indonesia hidup sejahtera.Tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, merata, baik material maupun spritual berarti bahwa pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia berasaskan pada keadilan sosial.

                                                

Read More